Terkini
- Ilhamsyah Buka Suara di Rakernas Jarnasindo: Indonesia Emas 2045 Harus Berpihak pada Rakyat dan Buruh
- Berikut Panduan Praktis Memulai Usaha bagi Pemula
- Sri Asih, Perempuan Tangguh di Balik Layanan AgenBRILink, Permudah Transaksi Warga Kutoarjo
- KAI Logistik Rampungkan Pengiriman 8 Unit KRL dari Banyuwangi ke Kalimas
- Gods within Her: Generasi Muda Vietnam di Tengah Milan Fashion Week
- Kementerian UMKM dan Barantin Berkolaborasi Permudah Akses Pasar Ekspor UMKM
- Dokter Citra Poerwa: Stres Finansial Bisa Berdampak pada Kesehatan Fisik dan Mental
- Telkom AI Center Dukung AI Hackathon Aceh 2026, Dorong Inovasi Digital Berbasis AI di Kalangan Mahasiswa
- Jakarta Financial Festival 2026 Sukses, 1.000 Rekening Baru Dibuka
- Membawa Kehangatan ke Kota Pahlawan, Scandia Hadir di PRJ Surabaya 2026
Muhaimin Dorong Pembangunan Berbasis Kesejahteraan hingga Pelosok Indonesia

Keterangan Gambar : Muhaimin disela sela acara PKB RUN di GBK, Minggu (26/7).
BERNUSA.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
Menurut Muhaimin, pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan yang merata hingga ke desa-desa dan wilayah pelosok. Setiap kebijakan pemerintah, kata dia, harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Tujuan utama pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat secepat-cepatnya. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan dan keadilan," ujar Muhaimin dalam keterangannya, Minggu (26/7/2026).
Muhaimin menegaskan, arah pembangunan nasional harus tetap berpedoman pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang terus berkembang, ia mendorong Indonesia memperkuat kemandirian ekonomi melalui optimalisasi potensi dalam negeri. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Muhaimin menilai penyederhanaan regulasi menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pembangunan nasional. Regulasi yang lebih sederhana dan efektif diyakini mampu meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja baru, memperluas kesempatan berusaha, serta memperkuat sektor produktif seperti UMKM, petani, dan nelayan.
Tak hanya berfokus pada kebijakan ekonomi, Menko PM juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara secara tepat sasaran. Ia berharap setiap rupiah dalam APBN benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperluas akses terhadap layanan dasar.
Sebagai contoh, pembangunan ribuan jembatan di berbagai daerah dinilai tidak hanya berfungsi menghubungkan wilayah, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pasar, hingga distribusi hasil produksi.
"Kita ingin setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Pembangunan harus hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Untuk memastikan berbagai program berjalan efektif, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Muhaimin menegaskan, pembangunan yang berpihak kepada rakyat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.
"Ketika akses terbuka, kesempatan semakin luas, dan kesejahteraan meningkat, di situlah pembangunan telah mencapai tujuannya," pungkasnya.(AS/BN).
_-_Copy.png)









_(1).png)
