Penggabungan Badan Geologi-BMKG Diwacanakan Prabowo, Puan Minta Kajian Mendalam

BERNUSA.COM, Jakarta– Ketua DPR RI Puan Maharani meminta wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dikaji secara matang sebelum direalisasikan.

Menurut Puan, kedua lembaga tersebut memiliki tugas, fungsi, serta sistem penganggaran yang berbeda. Karena itu, efektivitas penggabungan perlu dipastikan agar tidak justru menghambat pelaksanaan tugas dalam mitigasi dan penanganan bencana.

"Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda," kata Puan dalam konferensi pers seusai Sidang Paripurna di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Baca Lainnya :

• Lebih dari 70 Negara Hadir di Bali, Dialog AI Ditutup dengan Refleksi Tri Hita Karana0
• Speedboat Bawa Rombongan Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda, Basarnas Gelar Pencarian0
• Dinas Pendidikan DKI Kembali Terapkan Pembelajaran Tatap Muka, Protokol Abu Vulkanik Tetap Berlaku0
• Bupati Cianjur Di Somasi Rekan Indonesia, Buntut Dihapusnya UHC Cianjur.0
• KSP-PB Soroti RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, Minta Cuti Haid Otomatis dan Sanksi Tegas bagi Pengusaha0

Wacana penggabungan Badan Geologi dan BMKG sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas mengenai penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Presiden mempertimbangkan integrasi kedua lembaga tersebut sebagai salah satu langkah untuk memperkuat sistem pemantauan potensi bencana di Indonesia.

Langkah tersebut dinilai relevan mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik yang membuat wilayah Indonesia memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai bencana geologi, seperti gempa bumi dan erupsi gunung api.

Puan menegaskan, DPR RI pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan tersebut apabila hasil kajian menunjukkan bahwa penggabungan lembaga mampu meningkatkan efektivitas mitigasi dan penanganan bencana.

"Kalau memang setelah dikaji penambahan anggaran tersebut dinilai lebih efektif, tentu DPR akan mendukung hal tersebut," ujarnya.

Namun, Puan mengingatkan bahwa kajian tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek kelembagaan dan anggaran. Pemerintah juga perlu memastikan adanya manfaat nyata dari kebijakan tersebut bagi masyarakat.

Menurutnya, pembagian tugas dan kewenangan harus dirumuskan secara jelas agar integrasi kelembagaan tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

"Jadi, lebih baik dikaji terlebih dahulu. Pengkajiannya juga harus memang bermanfaat," tegas Puan.

Ia berharap setiap kebijakan terkait kelembagaan yang menangani kebencanaan benar-benar diarahkan untuk memperkuat sistem mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan kajian yang komprehensif, keputusan mengenai penggabungan Badan Geologi dan BMKG diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi berbagai potensi bencana.(AS/BN).