Aliansi PERISAI Gelar Aksi di Puspom TNI, Mabes TNI AD hingga Istana Negara Tolak Militerisme

Bernusa.com.JAKARTA — Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI) menggelar aksi massa berantai di tiga titik strategis Jakarta, yakni Puspom TNI, Mabes TNI AD di Gambir, dan Istana Negara, Kamis (21/5/2026). Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati 28 tahun Reformasi 1998.

Dalam aksi bertajuk “Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan dan Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran”, massa yang terdiri dari elemen mahasiswa, pemuda, dan organisasi rakyat menyuarakan kritik terhadap meningkatnya keterlibatan militer dalam ruang sipil dan kebijakan negara.

Koordinator Lapangan aksi yang juga Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Jakarta Selatan, Darnel Sipangkar, mengatakan pemilihan titik aksi dilakukan sebagai bentuk simbolik atas kritik mereka terhadap situasi politik nasional saat ini.

“Hari ini kami menyasar Puspom, Mabes TNI AD, dan Istana untuk membongkar watak otoritarianisme yang menurut kami semakin menguat. Kami melihat keterlibatan militer telah masuk terlalu jauh ke urusan sipil, mulai dari proyek strategis nasional hingga program-program sosial,” ujar Darnel dalam orasinya.

Baca Lainnya :

• Negara Dinilai Mampu Biayai Jaminan Sosial Universal Bersamaan dengan Program MBG0
• Mobil MBG Seruduk Siswa SDN 01 Cilincing, Belasan Anak Luka-Luka0
• Pentingnya Inovasi Menu Bergizi Lokal dengan Rasa yang Disukai Anak-anak Penerima Manfaat SPPG Plawa Polda Bali0

Menurut PERISAI, Reformasi 1998 belum sepenuhnya menghadirkan demokrasi yang berpihak kepada rakyat. Mereka menilai supremasi sipil mengalami kemunduran dan ruang demokrasi semakin menyempit.

Tiga Titik Aksi dan Tuntutan

Di depan Puspom TNI, massa menuntut penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus serta mendesak dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan unsur militer diproses secara terbuka melalui peradilan umum.

Sementara di Mabes TNI AD, PERISAI memprotes apa yang mereka sebut sebagai kebangkitan “Dwifungsi ABRI gaya baru”, terutama terkait keterlibatan aparat dalam proyek agraria dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Adapun di Istana Negara, massa menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai membuka ruang pembatasan demokrasi serta terlalu dekat dengan kepentingan ekonomi dan politik global.

Enam Tuntutan PERISAI

Dalam aksi tersebut, Aliansi PERISAI menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu:

1. Menghentikan militerisasi ruang sipil dan mengembalikan militer ke barak.
2. Mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus melalui peradilan umum serta menindak dugaan praktik KKN yang melibatkan unsur TNI.
3. Menghentikan keterlibatan TNI dalam ekspansi sektor agraria melalui proyek PSN.
4. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
5. Mendorong Indonesia keluar dari Board of Peace (BOP).
6. Membatalkan kerja sama Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Aksi berlangsung hingga sore hari dengan pengawalan aparat keamanan. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam aksi tersebut antara lain DPD GMNI Jakarta, AGRA, FMN, DPC GMNI Jakarta Selatan, Sentral Perjuangan Pemuda (SPP), PEMBARU, dan KABMU UNAS.