Asbanda: KUB Harus Jadi Mesin Efisiensi BPD, Bukan Hanya Soal Permodalan

BERNUSA.COM, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa Kelompok Usaha Bank (KUB) tidak boleh dipandang hanya sebagai instrumen pemenuhan regulasi permodalan perbankan.

Menurut Agus, KUB harus menjadi platform kolaborasi jangka panjang antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menciptakan efisiensi bersama, terutama dalam pengembangan teknologi informasi, keamanan siber, tata kelola, manajemen risiko, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"KUB ini merupakan platform kolaborasi yang baik, tidak sekadar dalam rangka pemenuhan modal. Tetapi di tahap awal, karena ini juga baru, yang harus dibangun adalah fundamental dari KUB itu sendiri, seperti tata kelola, manajemen risiko, sistem, cyber security, people, dan sebagainya," ujar Agus dalam siaran pers, Rabu (5/8/2026).

Baca Lainnya :

• Bank Jakarta: Sinergi BPD-BPR/BPRS Bisa Perluas Akses Keuangan Daerah0
• Tak Cukup Andalkan APBD, BPD Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Regional0
• Bank Jakarta Hadirkan Posko Mudik di Rest Area KM 429 Semarang0
• Bank Jakarta Catat Kinerja Positif pada Triwulan III 2025, Perkuat Sinergi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Jakarta0

Ia menjelaskan bahwa target utama pembentukan KUB pada tahap awal bukan mengejar volume bisnis maupun laba, melainkan menyamakan dan memperkuat standar fundamental di antara seluruh bank anggota.

Agus menilai kolaborasi menjadi kebutuhan penting bagi BPD di berbagai daerah mengingat efisiensi merupakan faktor kunci dalam menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompetitif.

Menurutnya, pembangunan teknologi digital dan pengembangan SDM membutuhkan investasi besar. Karena itu, kerja sama melalui KUB akan memungkinkan BPD berbagi platform teknologi, sistem pendukung, hingga program pelatihan SDM secara bersama-sama.

Dengan skema tersebut, biaya investasi infrastruktur digital yang selama ini relatif mahal dapat ditekan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh anggota KUB.

Meski demikian, Agus mengakui bahwa pembentukan KUB antar-BPD masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah perbedaan visi dan kepentingan para pemegang saham, kesiapan modal dan teknologi yang belum merata, kualitas SDM yang berbeda-beda, hingga kekhawatiran sebagian BPD terhadap potensi hilangnya identitas bank daerah.

Selain itu, penentuan skema pembagian biaya operasional (cost sharing) pada tahap awal juga menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama.

Karena itu, Agus menekankan pentingnya membangun tata kelola yang standar serta menyelesaikan proyek-proyek kolaboratif pada fase awal agar mampu menciptakan value creation sebelum memperluas bentuk kerja sama di masa mendatang.

Ia optimistis KUB dapat menjadi fondasi penting bagi transformasi BPD menuju industri perbankan daerah yang lebih efisien, modern, dan berdaya saing tinggi.(AS/BN).