- Disegel Tetapi Pembangunan Terus Berjalan, Kevin Wu Desak Usut Lapangan Padel di Aset Pemprov DKI
- Politisi Muda Partai Ummat Ridho Rahmadi Menantu Amien Rais Dikabarkan Mundur Dari Jabatan Ketua Umum DPP Partai Ummat
- AI Mulai Masuk Industri Film, Jeremias Nyangoen: Kita Tak Bisa Menolak Perkembangan Teknologi
- Robot Humanoid Mornine Kantongi Sertifikasi CE Uni Eropa, Bidik Pasar Global
- Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar Menggelar Diskusi Bulanan Perdana Dan Temu Media Dalam Rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
- Angkat Jejak Sejarah Jalan Pos dan KAA, Bandung Siapkan Forum Kota Pusaka Indonesia 2027
- Meneladani Akhlak Nabi untuk Jakarta yang Beradab dan Indonesia yang Bersatu
- Analisa KOMRAD 98, 27 Agustus 2026: Menanti Gelombang Besar Perlawanan Masyarakat.
- Teh Java Preanger Dilirik Investor Belanda di KKI 2026
- Wali Kota Munjirin Tinjau Pedagang Ikan Pasar Kramat Jati, Dorong Penataan Kawasan
Walkout Gubernur Sumut Tuai Kritik, NasDem Nilai Bobby Bersikap Arogan

Keterangan Gambar : Bobby Nasution Tinggalkan Ruang Sidang, NasDem Angkat Bicara
BERNUSA.COM, Medan– Keputusan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninggalkan ruang sidang (walkout) saat Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara pada Selasa (21/7/2026) menuai sorotan dari berbagai kalangan. Tindakan tersebut dinilai mencerminkan sikap yang tidak semestinya dalam forum resmi antara eksekutif dan legislatif.
Sorotan itu juga datang dari Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony. Politikus Partai NasDem yang akrab disapa RA tersebut menilai tindakan Bobby sangat disayangkan dan tidak mencerminkan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Bagi NasDem tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan hal ini selain 'arogan'. NasDem minta sikap seperti ini dihentikan. Ini merupakan sikap NasDem. Jika fraksi lain memilih diam atau berpandangan lain, tentu kita hormati," ujar Ricky Anthony, Senin (27/7/2026).
Baca Lainnya :
Menurut informasi yang beredar, rapat paripurna saat itu berlangsung sesuai mekanisme hingga memasuki agenda terakhir, yakni penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Namun, sebelum penandatanganan dilakukan, salah seorang anggota DPRD mengajukan interupsi dengan mempertanyakan kuorum rapat. Interupsi tersebut ditujukan kepada pimpinan sidang sebagai bagian dari mekanisme yang berlaku di DPRD.
Di tengah proses tersebut, Bobby Nasution memilih meninggalkan ruang sidang dan diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keputusan itu dinilai membuat tahapan akhir rapat tidak dapat dilanjutkan karena gubernur merupakan pihak yang harus menandatangani keputusan bersama.
Sejumlah elemen masyarakat pun menyayangkan tindakan tersebut. Mereka menilai interupsi anggota dewan merupakan bagian dari dinamika sidang yang seharusnya disikapi dengan tetap menghormati mekanisme yang berlaku.
Hingga kini, peristiwa walkout tersebut masih menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam tanggapan mengenai hubungan antara eksekutif dan legislatif di Sumatera Utara.(AS/BN).
_-_Copy.png)









_(1).png)
