AHY Tegaskan Politik Perempuan Bukan Formalitas

Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan partai politik memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon legislatif pada Pemilu. Dalam putusan tersebut, partai yang tidak memenuhi ketentuan terancam didiskualifikasi dari kepesertaan Pemilu.

Pria yang akrab disapa AHY itu menegaskan, kebijakan keterwakilan perempuan sejatinya bukan hal baru bagi Partai Demokrat. Menurutnya, Demokrat selama ini telah memberi ruang yang luas bagi kader perempuan untuk tampil dan mengambil peran strategis dalam dunia politik.

AHY mengatakan, pemenuhan kuota 30 persen tidak semata dipandang sebagai kewajiban administratif atau formalitas politik belaka. Ia menilai kehadiran perempuan dalam politik memiliki kontribusi penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan pembangunan bangsa.

Baca Lainnya :

• Buka Puasa Alumnus PRD Jabodetabek0
• Persatuan Perempuan Sidoarjo Berbagi Takjil dan Suarakan Perdamaian Untuk Pimpinan Sidoarjo0

“Bagi kami, ini bukan sekadar afirmasi. Kehadiran politisi perempuan membawa perspektif, gagasan, serta perjuangan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar AHY.

Ia juga menyampaikan bahwa Partai Demokrat secara konsisten berupaya memenuhi keterwakilan perempuan dalam setiap kontestasi legislatif. Bahkan, Demokrat berharap semakin banyak kader perempuan yang nantinya mampu menempati posisi penting, baik di legislatif maupun eksekutif, di tingkat pusat maupun daerah.

Menanggapi sikap tegas MK dalam putusan terbaru tersebut, AHY memastikan Demokrat akan terus memperkuat proses kaderisasi dan membuka ruang lebih luas bagi perempuan Indonesia untuk bergabung dalam perjuangan politik partai.

“Kami ingin terus menyiapkan kader-kader perempuan terbaik dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia untuk ikut berjuang bersama Partai Demokrat demi masa depan bangsa,” tutupnya.