Di Tengah Lonjakan Utang Global, SBY Tekankan Keseimbangan Pertumbuhan dan Keberlanjutan

BERNUSA.COM, Jakarta – Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang berada dalam fase ketidakpastian global yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian berbagai negara, terutama negara berkembang.

Menurut SBY, situasi ekonomi global yang penuh tantangan membuat banyak negara menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, sementara di sisi lain beban utang terus meningkat.

"Banyak negara berkembang mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar untuk membayar utang, sementara kebutuhan pembiayaan untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transisi energi, dan adaptasi perubahan iklim terus meningkat," ujar SBY, Selasa (2/6/2026).

Baca Lainnya :

Ia menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap pembiayaan utang menjadi salah satu konsekuensi dari upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global. Namun, kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal yang diperlukan untuk mendukung pembangunan jangka panjang.

SBY menegaskan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak dapat hanya meniru model pembangunan negara maju. Menurutnya, setiap negara harus mampu merancang strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kapasitas nasional masing-masing.

"Negara berkembang harus mampu merancang jalan pembangunannya sendiri, sesuai karakter dan kapasitas yang dimiliki," tegasnya.

Selain itu, SBY menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi global dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Ia menilai kebijakan ekonomi harus tetap berorientasi pada pasar, namun tidak mengabaikan aspek sosial dan keberlanjutan lingkungan.

"Kita perlu terbuka terhadap dunia, tetapi tetap berpegang pada kepentingan nasional. Berorientasi pada pasar, namun tetap bertanggung jawab secara sosial. Mengejar pertumbuhan, tetapi tetap berkelanjutan," katanya.

SBY juga mengingatkan bahwa perkembangan ekonomi global kini semakin dipengaruhi oleh dinamika geopolitik. Akibatnya, perdagangan internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh efisiensi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi kepentingan strategis antarnegara.

Sementara itu, data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang pemerintah Indonesia per akhir Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp9.637,90 triliun.

Meskipun demikian, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada pada level 40,75 persen, atau tetap di bawah batas aman 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur guna menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.(AS/BN).