Ali Lubis Tegas Desak Pemprov Prioritaskan Anggaran RT, RW, Posyandu dan Dasawisma pada APBD 2027

Bernusa.com. JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan keberpihakan anggaran yang lebih besar kepada fasilitas pendukung di tingkat masyarakat, seperti kantor RT/RW, Posyandu, Dasawisma (Dawis), Jumantik, hingga sarana pelayanan warga lainnya dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Desakan tersebut disampaikan Ali Lubis dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang berlangsung pada Selasa (14/7).

Dalam penyampaiannya, Ali menilai masih banyak fasilitas pelayanan masyarakat di tingkat bawah yang kondisinya memprihatinkan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur besar dan citra Jakarta sebagai kota global, sementara fasilitas dasar yang digunakan masyarakat sehari-hari justru belum memadai.

Baca Lainnya :

• Rekan Indonesia Dukung Usulan Kenaikan Dana Operasional RT, RW, Dawis, dan Posyandu0
• Kontraktor Menjerit, FORJASI Desak Pemerintah Segera Terbitkan SE Adjusment HPS Nasional0
• Depok Perkuat Pelayanan Warga, 18 Posyandu Enam Bidang Resmi Beroperasi di Sawangan0
• Mengubah Perang Ikan Sapu-Sapu Menjadi Kebijakan Sungai Berbasis Bukti0
• Pengamat Sebut Posisi AS dan Israel Terdesak, Iran Pegang Kendali di Selat Hormuz.0

"Jangan hanya bicara kota modern dan kota global. Lihat juga kondisi kantor RT, RW, Posyandu, Dasawisma, dan fasilitas warga di lingkungan. Banyak yang sudah tidak layak dan membutuhkan perhatian serius," tegas Ali.

Ia mengaku menemukan berbagai persoalan saat turun langsung ke lapangan. Mulai dari kantor RT dan RW yang kondisinya rusak, Posyandu yang kekurangan peralatan pelayanan, hingga kader-kader masyarakat yang harus bekerja dengan sarana yang sangat terbatas.

Ali bahkan mengungkapkan bahwa dirinya menemui para kader Posyandu yang mengeluhkan minimnya fasilitas penunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut sangat kontras dengan berbagai program pembangunan yang terus digaungkan pemerintah.

"Kasihan ibu-ibu Posyandu. Mereka melayani masyarakat, tetapi alat-alat pendukungnya tidak tersedia. Mereka bekerja dengan penuh pengabdian, namun fasilitasnya jauh dari memadai," ujarnya.

Karena itu, Ali meminta Sekda DKI Jakarta bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikan kebutuhan RT, RW, Posyandu, Dasawisma, dan Jumantik sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun APBD 2027.

Ia juga mengajak para pejabat Pemprov DKI untuk lebih sering turun langsung ke permukiman warga agar memahami persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kondisi lingkungan, jalan, banjir, hingga fasilitas pelayanan dasar.

"Jangan melihat Jakarta hanya dari kawasan pusat pemerintahan atau jalan-jalan protokol. Datanglah ke kampung-kampung, lihat langsung bagaimana kondisi RT, RW, Posyandu, dan lingkungan warga. Di situlah wajah Jakarta yang sesungguhnya," kata Ali.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan Jakarta tidak hanya diukur dari megahnya gedung maupun infrastruktur berskala besar, tetapi juga dari kualitas fasilitas pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

Ali berharap penyusunan APBD DKI Jakarta Tahun 2027 benar-benar berpihak kepada masyarakat di tingkat akar rumput, sehingga semangat mewujudkan Jakarta sebagai kota global dapat dirasakan manfaatnya secara merata hingga ke lingkungan RT, RW, Posyandu, Dasawisma, dan kader-kader pelayanan masyarakat.