Data DBD Dinilai Bias, Rekan Indonesia DKI: Kita Melawan Wabah Dengan Peta Yang Salah

JAKARTA — Ketua Rekan Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan, menyoroti potensi bias dalam pencatatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dinilai dapat memengaruhi akurasi penanganan di tingkat lingkungan.

Ia mengungkapkan, terdapat kasus di mana pasien DBD tercatat sebagai warga di suatu wilayah berdasarkan alamat administrasi, namun secara faktual tidak tinggal di lokasi tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara data resmi dengan realitas di lapangan.

“Nyamuk DBD memang tidak punya alamat. Tapi kalau data manusianya tidak jelas, kita sedang melawan wabah dengan peta yang salah,” ujar Martha.

Baca Lainnya :

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan dapat berdampak langsung pada efektivitas intervensi kesehatan. Dalam sejumlah kasus, wilayah yang tercatat memiliki pasien DBD justru telah dinyatakan bersih dari jentik nyamuk berdasarkan hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE).

“Ketika suatu RT dinyatakan ada kasus, tapi hasil PE menunjukkan jentik nihil, sementara pasiennya ternyata tidak tinggal di situ, maka ada distorsi dalam membaca risiko,” katanya.

Martha menilai, jika kondisi ini terus terjadi, maka berpotensi menimbulkan salah arah dalam penanganan. Wilayah yang sebenarnya tidak menjadi titik penularan bisa terbebani stigma sebagai daerah rawan, sementara lokasi yang berpotensi menjadi sumber penularan justru tidak terdeteksi.

Ia juga menyoroti lemahnya sinkronisasi antara data kependudukan dan data kesehatan. Sistem administrasi yang memungkinkan perpindahan alamat tanpa verifikasi di tingkat lingkungan dinilai memperbesar potensi ketidaktepatan data.

“Ini bukan soal menyalahkan satu pihak, tapi soal bagaimana memastikan data yang digunakan benar-benar akurat. Kalau tidak, kebijakan bisa meleset dan kewaspadaan masyarakat ikut terdistorsi,” ujarnya.

Rekan Indonesia DKI Jakarta mendorong adanya penguatan koordinasi antara pengurus lingkungan, kelurahan, dinas kesehatan, dan dinas kependudukan untuk memastikan validasi data berjalan lebih baik.

Meski demikian, Martha menegaskan bahwa prinsip kewaspadaan tidak boleh bergantung pada akurasi alamat semata. Setiap laporan kasus harus tetap direspons dengan peningkatan kewaspadaan lingkungan.

“Dalam konteks DBD, satu kasus tetap harus dianggap sebagai alarm. Yang terpenting adalah memastikan lingkungan bebas jentik dan masyarakat tetap waspada,” katanya.