Infast Bestari Dorong Kritik Prabowo terhadap Neoliberalisme
Harus Diikuti Reformasi Perlindungan Sosial Universal

Oleh : Muhammad Ridha, Direktur Riset Infast Bestari.

Jakarta, 23 Juli 2026 — Kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap neoliberalisme dinilai perlu diterjemahkan secara konkret ke dalam reformasi kebijakan sosial. Lembaga riset kebijakan Infast Bestari menilai momentum tersebut harus dimanfaatkan pemerintah untuk membangun sistem perlindungan sosial yang tidak lagi hanya berorientasi pada kelompok miskin, tetapi menjangkau seluruh warga negara, termasuk kelas menengah yang kini semakin rentan.

Direktur Riset Infast Bestari, Muhammad Ridha, mengatakan pernyataan Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2026 membuka ruang politik yang penting untuk mengevaluasi paradigma kebijakan sosial yang selama ini berkembang.

Baca Lainnya :

• Membangun Posisi Tawar Gerakan Buruh Indonesia0
• Perseroda dan Masa Depan PAM JAYA0
• GMNI DKI Ajukan Dokumen Amicus Soal UU TNI0
• Aliansi PERISAI Gelar Aksi di Puspom TNI, Mabes TNI AD hingga Istana Negara Tolak Militerisme0
• Negara Dinilai Mampu Biayai Jaminan Sosial Universal Bersamaan dengan Program MBG0

Menurutnya, kritik terhadap neoliberalisme tidak cukup diwujudkan melalui penguatan koperasi atau perubahan struktur ekonomi produksi semata. Lebih jauh dari itu, pemerintah perlu mengubah cara pandang dalam merancang perlindungan sosial.

"Salah satu manifestasi paling nyata dari cara berpikir neoliberal dalam kebijakan publik justru hadir dalam desain perlindungan sosial itu sendiri, yaitu kebijakan yang bersifat selektif dan tersasar, yang hanya menempatkan kelompok miskin sebagai satu-satunya kategori yang dianggap layak dilindungi dari guncangan ekonomi pasar. Logika ini secara implisit mengasumsikan kelompok non-miskin, termasuk kelas menengah, cukup mampu menopang dirinya sendiri di tengah mekanisme pasar bebas. Masalahnya, asumsi ini semakin tidak sesuai dengan kenyataan," kata Ridha.

Kelas Menengah Semakin Rentan

Infast Bestari menyoroti kondisi kelas menengah yang menunjukkan gejala pelemahan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Mandiri Institute, jumlah kelas menengah Indonesia menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025. Penurunan sebesar 1,1 juta jiwa tersebut jauh lebih besar dibandingkan penurunan 0,4 juta jiwa pada tahun sebelumnya.

Pelemahan itu juga tercermin dari pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah yang hanya mencapai 4,1 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan kelompok miskin (4,7 persen), aspiring middle class (4,8 persen), kelompok rentan (5 persen), maupun kelompok atas (6,8 persen).

Sementara itu, konsumsi pangan kelas menengah hanya tumbuh 0,9 persen, turun tajam dibandingkan pertumbuhan 4,6 persen pada tahun sebelumnya.

Ridha menilai perubahan pola belanja masyarakat juga menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang semakin besar.

"Kenaikan belanja transportasi sebesar 22,5 persen dan telepon seluler 31,2 persen yang tampak di permukaan bukan tanda membaiknya kesejahteraan, melainkan indikasi pergeseran pola konsumsi yang defensif. Masyarakat kelas menengah menahan belanja kebutuhan dasar sembari terus menanggung beban gaya hidup dan cicilan yang sulit dihindari," ujarnya.

Penyusutan Kelas Menengah Berpotensi Mengganggu Stabilitas

Selain berdampak terhadap perekonomian, Infast Bestari menilai penyusutan kelas menengah juga memiliki implikasi politik.

Ridha mengutip penelitian Chatib Basri, Maria Monica Wihardja, dan Abror Tegar Pradana yang dipublikasikan Fulcrum, ISEAS – Yusof Ishak Institute pada 21 Juli 2026. Penelitian tersebut menemukan adanya hubungan antara menyusutnya kelas menengah dengan meningkatnya intensitas demonstrasi di berbagai provinsi selama periode 2015–2024.

Hasil riset menunjukkan bahwa setiap penurunan satu poin persentase pangsa kelas menengah berkorelasi dengan tambahan sekitar tiga aksi demonstrasi. Bahkan, provinsi yang mengalami penyusutan kelas menengah rata-rata memiliki sekitar 13 demonstrasi lebih banyak dibandingkan provinsi yang kondisi kelas menengahnya relatif stabil.

"Ini bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, melainkan juga persoalan legitimasi negara. Mengabaikan kerentanan kelas menengah dalam desain kebijakan sosial adalah soal keadilan sekaligus soal stabilitas politik jangka panjang," jelas Ridha.

MBG Dinilai Belum Sepenuhnya Universal

Sebagai contoh, Infast Bestari menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan evaluasi Labsosio – Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia pada Maret 2026 di Kota Kupang, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pesisir Selatan, program tersebut terbukti memberikan manfaat yang besar bagi siswa dari kelompok ekonomi bawah.

Sebanyak 85,8 persen siswa dari kelompok sosial bawah selalu menghabiskan makanan MBG. Selain itu, manfaat terbesar dirasakan oleh 50,1 persen siswa kelompok menengah-bawah yang sebelumnya mengaku jarang atau bahkan tidak pernah sarapan sebelum berangkat ke sekolah.

Namun demikian, laporan tersebut juga menyimpulkan bahwa desain MBG saat ini lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan kelompok menengah-bawah dibandingkan sebagai program yang benar-benar bersifat universal bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Program yang berhasil menjawab kebutuhan kelompok bawah ini belum dirancang untuk menyasar dan merespons kebutuhan kelas menengah. Ini adalah bukti empiris bahwa program sosial andalan pemerintah, meski berhasil untuk kelompok miskin, justru mencerminkan logika selektivitas ala neoliberal yang hendak dikritik oleh Presiden sendiri," kata Ridha.

Menurutnya, perlindungan sosial seharusnya dipahami sebagai hak dasar seluruh warga negara. Ketika tekanan ekonomi telah menjangkau kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi domestik dan stabilitas sosial, pendekatan perlindungan sosial yang hanya berorientasi pada kemiskinan sudah tidak lagi memadai.

Empat Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, Infast Bestari mengajukan empat rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Pertama, membangun sistem perlindungan sosial universal yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk memperluas akses kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang terjangkau bagi kelas menengah.

Kedua, memanfaatkan integrasi data lintas sektor seperti Dapodik dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan kerentanan kelas menengah, bukan hanya mempertajam penargetan kelompok miskin.

Ketiga, menyusun kebijakan yang meningkatkan keterjangkauan biaya hidup masyarakat melalui intervensi pada sektor perumahan, transportasi publik, dan komunikasi dengan skema yang berlaku umum, bukan bantuan yang bersifat selektif.

Keempat, memastikan semangat anti-neoliberalisme yang disampaikan Presiden diwujudkan secara konsisten hingga ke kebijakan distribusi dan perlindungan sosial, bukan hanya pada aspek produksi dan penguatan koperasi.

"Momentum keterbukaan Presiden Prabowo dalam mengkritik neoliberalisme adalah ruang politik yang berharga untuk mendorong reformasi kebijakan sosial yang lebih berani dan inklusif. Kami mendesak pemerintah memanfaatkan momentum ini secara konsisten, agar tidak ada kelompok masyarakat—baik miskin maupun kelas menengah—yang dibiarkan sendirian menghadapi risiko ekonomi pasar," tutup Ridha.