Ketika Tim Komunikasi Menjadi Titik Lemah Pemerintahan Prabowo
Oleh: Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute

JAKARTA— Dalam sebuah pemerintahan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dilahirkan, tetapi juga oleh kemampuan menjelaskan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Program yang baik tidak akan memperoleh dukungan apabila publik gagal memahami tujuan, manfaat, dan dampaknya. Sebaliknya, komunikasi yang jujur, jelas, dan berbasis fakta mampu membangun kepercayaan, bahkan ketika pemerintah menghadapi kritik.

Komunikasi publik bukan sekadar instrumen penyampaian informasi. Ia merupakan jembatan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan pengalaman nyata masyarakat. Ketika jembatan itu rapuh, jarak antara pemerintah dan rakyat akan semakin lebar. Akibatnya, kebijakan yang sejatinya baik justru lebih banyak diperdebatkan daripada dipahami.

Dalam konteks itulah saya memandang salah satu titik lemah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berada pada aspek komunikasi publik. Penilaian ini bukan didasarkan pada sentimen politik, melainkan juga pada evaluasi yang pernah disampaikan Presiden sendiri. Pada Sidang Kabinet Paripurna 21 Maret 2025, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran kabinet memperbaiki komunikasi publik karena penyampaian berbagai program pemerintah dinilai belum optimal. Beberapa hari kemudian, Presiden kembali menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik agar informasi yang diterima masyarakat akurat dan tidak mudah dipelintir. Pada April 2025, Presiden juga mengakui bahwa kelemahan komunikasi pada masa awal pemerintahannya menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan.

Baca Lainnya :

• Institut Marhaenisme 27 Luncurkan Marhaenis Watch0
• 83 Ribu Koperasi Berbadan Hukum, LPDB Perkuat Ekosistem Pembiayaan Koperasi Indonesia0
• Relawan Kesehatan Indonesia Dampingi Pasien Asam Lambung ke IGD RS Polri0
• 10 Ribu Warga Jakpus Sampaikan Aspirasi untuk MBG0
• KPBI Terus Dorong Penyelesaian Kasus 133 Anggota FSBPI di PT Amos0

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan komunikasi bukan sekadar kritik dari luar, tetapi juga menjadi bahan evaluasi di internal pemerintah. Pertanyaannya, mengapa Presiden harus berulang kali mengingatkan hal yang sama? Menurut saya, kondisi itu menunjukkan masih adanya persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi dalam strategi komunikasi pemerintah.

Masalahnya bukan karena pemerintah tidak memiliki program yang berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, pemerintahan Presiden Prabowo meluncurkan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalannya, berbagai kebijakan tersebut sering kali belum dijelaskan secara utuh sehingga ruang publik lebih banyak diisi oleh polemik, kesalahpahaman, dan perdebatan daripada pemahaman yang komprehensif.

Narasi yang dibangun pemerintah selama ini cenderung bertumpu pada angka pertumbuhan, persentase capaian, grafik keberhasilan, dan berbagai indikator statistik. Semua itu penting sebagai alat ukur kinerja pemerintahan. Namun, komunikasi publik tidak dapat berhenti pada penyajian data. Data harus mampu menjelaskan bagaimana kebijakan benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat.

Rakyat tidak mengukur keberhasilan pemerintah melalui grafik atau tabel statistik. Mereka menilainya ketika harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, kesempatan kerja terbuka, pelayanan kesehatan mudah diakses, pendidikan semakin baik, dan usaha yang mereka jalankan berkembang. Ketika pengalaman masyarakat tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi resmi pemerintah, muncul kesenjangan antara data dan realitas. Kesenjangan inilah yang perlahan menggerus kepercayaan publik.

Di sinilah saya melihat kelemahan mendasar tim komunikasi Presiden. Tugas mereka bukan sekadar menyampaikan kabar baik, melainkan memastikan bahwa setiap data yang dipublikasikan tidak hanya akurat secara statistik, tetapi juga diuji kesesuaiannya dengan kondisi yang benar-benar dirasakan masyarakat. Komunikasi publik yang baik bukan hanya menjawab pertanyaan berapa capaian pemerintah, tetapi juga menjelaskan mengapa capaian tersebut penting bagi kehidupan rakyat.

Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah pola komunikasi pemerintah yang masih sering bersifat reaktif. Klarifikasi kerap muncul setelah polemik berkembang luas dan opini publik telanjur terbentuk. Dalam era digital yang bergerak sangat cepat, pola seperti ini membuat pemerintah lebih sering mengejar isu daripada membangun narasi sejak awal.

Idealnya, tim komunikasi Presiden menjadi sistem peringatan dini bagi pemerintah. Mereka harus mampu menangkap keresahan masyarakat sebelum berubah menjadi krisis kepercayaan. Mereka juga harus berani menyampaikan kepada Presiden apabila terdapat perbedaan antara laporan administratif dan pengalaman yang dirasakan masyarakat di lapangan. Seorang Presiden membutuhkan informasi yang objektif agar setiap keputusan benar-benar berpijak pada kenyataan.

Saya meyakini Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk menjalankan berbagai program yang berpihak kepada rakyat. Namun, komitmen tersebut hanya akan melahirkan kepercayaan apabila diiringi oleh komunikasi yang kredibel, konsisten, dan mampu menjelaskan kebijakan secara utuh. Dalam politik, persepsi publik sering kali dibentuk oleh cara pemerintah berkomunikasi. Karena itu, program yang baik hanya akan memperoleh kepercayaan apabila dijelaskan secara jujur dan selaras dengan realitas yang dirasakan masyarakat.

Pada akhirnya, rakyat tidak akan mengingat berapa banyak konferensi pers yang dilakukan pemerintah atau berapa banyak infografik yang dipublikasikan. Rakyat akan mengingat apakah kehidupan mereka benar-benar menjadi lebih baik. Sejarah akan mencatat berbagai program yang dijalankan Presiden Prabowo, tetapi sejarah juga akan menilai apakah pemerintah berhasil membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang jujur, konsisten, dan berpijak pada kenyataan. Di situlah letak tantangan terbesar tim komunikasi pemerintahan Prabowo hari ini.