Ketum DPP Rekat Indonesia Nyatakan Presiden Prabowo Dengan Tegas Perintahkan Tindakan Pejabat yang Terlibat Korupsi Dan Gratifikasi

JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia (Rekat Indonesia), Heikal Safar, menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta mendorong penegakan hukum terhadap setiap pejabat negara yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi maupun gratifikasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Heikal kepada wartawan di Yogyakarta, Sabtu (11/7/2026). Menurut dia, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu.

Baca Lainnya :

• Khitanan Massal PAM JAYA Layani 2.067 Peserta, Raih Rekor MURI0
• Pemprov DKI: Jakarta Kini Bersaing dengan Kota-Kota Besar Dunia0
• Depot Bu Rudy Resmikan Sertifikat Halal Cabang Ke-6 Di Harbour City Nine Surabaya0
• Transformasi Besar Stasiun Gambir Dimulai, KAI Investasi Rp1 Triliun dari Dana Internal0
• Heikal Safar SH Dukung TNI Menolak Backingin Koruptor.!! Saat Polisi Geledah 12 Lokasi Terkait 3 Kasus Korupsi Raksasa0

"Perintah Presiden Prabowo sangat jelas, yaitu menindak seluruh pejabat negara yang terbukti terlibat korupsi dan gratifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Heikal.

Heikal juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah aparat penegak hukum dalam mengusut sejumlah perkara korupsi yang menjadi perhatian publik.

Terkait pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan mantan pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, Heikal mengatakan Rekat Indonesia mendukung proses hukum yang berjalan dan meminta seluruh perkara diusut secara transparan serta tuntas.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah Komisi III DPR RI yang disebutnya mendorong pengawasan terhadap penanganan sejumlah perkara korupsi melalui pembentukan panitia kerja (Panja).

"Rekat Indonesia berharap seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Heikal mengaku prihatin karena praktik korupsi masih terjadi menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut dia, pemberantasan korupsi memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran negara serta melaporkan dugaan penyimpangan kepada aparat yang berwenang.

Selain itu, Heikal menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus organisasi yang dipimpinnya. Rekat Indonesia, kata dia, secara konsisten mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, termasuk melalui pemberian hukuman maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Heikal, organisasinya juga mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak dini.

Di akhir keterangannya, Heikal berharap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Kami berharap Indonesia menjadi negara yang maju, bermartabat, dan bebas dari praktik korupsi sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat hingga generasi mendatang," Pungkasnya

Editor : (Red/San)