Pengukuhan DPP ABPEDNAS Jadi Momentum Sinergi Desa dan Aparat Negara

BERNUSA.COM, Jakarta , – Rangkaian kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) mencapai puncaknya dengan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABPEDNAS Indonesia Masa Bakti 2025–2031. Momentum penting ini menegaskan komitmen ABPEDNAS dalam memperkuat pengawasan tata kelola pemerintahan desa secara transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui sinergi lintas lembaga negara.

Pengukuhan yang digelar di Grand Anara Hotel, Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Acara berlangsung khidmat sekaligus semarak, diawali pantun pembuka dari Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Aditya Yusma, yang mencerminkan semangat gotong royong dan kolaborasi nasional dalam menjaga desa sebagai fondasi Indonesia.

Dalam struktur kepengurusan baru, sejumlah tokoh strategis nasional dipercaya mengisi jajaran dewan DPP ABPEDNAS, antara lain:

Baca Lainnya :

• Kementerian UMKM Berkolaborasi dengan Kemendagri dan Kemenpora Optimalkan Pengelolaan Stadion0
• ABPEDNAS Bogor 2025–2030 Resmi Dilantik: Fokus Penguatan Transparansi dan Jaga Desa0

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin sebagai Ketua Dewan Pembina

Mendagri Tito Karnavian sebagai Ketua Dewan Pakar

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Dewan Penasihat

Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Reda Manthovani sebagai Ketua Dewan Pengawas

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa penguatan desa harus berjalan seiring dengan integritas. Menurutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa agar dana desa dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran BPD dalam menjaga demokrasi dan akuntabilitas di tingkat desa. Ia menyebut BPD sebagai pilar penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sehat.

Turut hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, H. Yandri Susanto, yang menggarisbawahi peran ABPEDNAS dalam mendorong kebangkitan ekonomi desa dan pembangunan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat.

Ditemui usai acara, Sekjen DPP ABPEDNAS Aditya Yusma menyatakan bahwa komposisi dewan yang melibatkan unsur eksekutif dan yudikatif merupakan sinyal kuat kehadiran negara dalam mengawal desa.

 “Kehadiran Jaksa Agung sebagai Pembina, Mendagri sebagai Pakar, Kapolri sebagai Penasihat, serta JAM Intel sebagai Pengawas adalah fondasi sinergisitas lintas lembaga. Ini untuk memastikan setiap rupiah dana desa dikawal secara profesional dan berintegritas,” ujarnya.

Sebagai langkah edukasi publik, ABPEDNAS juga menetapkan Charlie Vanhoutten sebagai Duta Jaksa Jaga Desa, yang bertugas menyuarakan pesan akuntabilitas dana desa ke berbagai pelosok tanah air melalui pendekatan kreatif.

RAPIMNAS ABPEDNAS ditutup dengan pengumuman program nasional berupa lomba film pendek “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah ratusan juta rupiah, sebagai upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap pengawasan desa.

Dengan kepengurusan baru yang solid dan dukungan penuh dari berbagai institusi negara, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk membangun desa yang sehat, transparan, dan berdaya saing, sebagai bagian dari visi besar Desa Maju, Indonesia Maju.(AS/BN).