- PRSI Sumut Perkuat Edukasi Teknologi Lewat Program Robotika Untuk Negeri di Nias
- Dangdut Pecah di Halal Bihalal Sidoarjo Damai Bersatu, Warga Gedangan Bergoyang Tanpa Henti
- DPR Soroti Minimnya Dukungan Negara, Studio Alam Gamplong Jadi Simbol Perjuangan UMKM Kreatif
- Lebih Hemat, Lebih Sehat: Air PAM Jaya Kurangi Beban Warga
- Lebaran Betawi 2026 Digelar di Lapangan Banteng, Sekda DKI: Momentum Perkuat Persatuan Warga
- Tak Sekadar Silaturahmi, Halal Bihalal JKB Jadi Ajang Strategi Jaga NKRI
- Di Balik Gugurnya Prajurit TNI, Kritik Muhammad Husein Menyasar Arah Diplomasi Indonesia
- Budi Mulyawan Desak Penataan Total Perfilman Indonesia Lewat Jakarta Millennial Film Festival 2026
- Iran Tegaskan Dukungan ke Hizbullah, Kirim Pesan Langsung ke Sekjen Baru
- Data DBD Dinilai Bias, Rekan Indonesia DKI: Kita Melawan Wabah Dengan Peta Yang Salah
Rapat Kerja dengan Walkot Jakbar, William PSI Sorot Tata Kota Semrawut

Keterangan Gambar : Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.
BERNUSA.COM: JAKARTA, 7 Maret 2026, Masalah tata kota Jakarta Barat (Jakbar) kembali disinggung oleh Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.
Isu tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi A terhadap Pra-Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada hari Rabu (4/3/2026) lalu, di mana agenda tersebut juga dihadiri oleh Walikota Jakbar, Iin Mutmainnah.
“Saya ingin menyampaikan khusus ke Kota Administrasi Jakarta Barat, ini mungkin sebagai catatan untuk memperkuat kembali koordinasi kewilayahan dan menjaga tata kota, khususnya di wilayah pinggiran Jakarta Barat seperti Cengkareng dan Kalideres,” kata William menekankan perlunya koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baik dalam rangka menjaga tata kota.
Baca Lainnya :
- Bukber Bareng Kapolresta Banyuwangi dan Insan Pers Mewarnai Keindahan Ballroom Hotel Kokoon Banyuwangi0
- Nekat Curi Motor di Duduksampeyan, Pria Asal Surabaya Lompat ke Truk Trailer Hingga Akhirnya Ditangkap Warga0
- Relawan ILS Berencana Menambal Jalan Berlubang di Kemasan Krian 0
- Perkuat Persatuan Umat, FORMULA Bogor Bahas Isu Strategis Keumatan0
- Dari Ruang Praktik ke Panggung Publik: Dr. Andre Yulius Disebut Risma Versi Pria, Fenomena Baru Jawa Timur0
Ia mengingatkan bahwa kurangnya koordinasi dari Pemprov DKI Jakarta, baik antar perangkatnya sendiri maupun dengan pihak-pihak lainnya berpotensi menimbulkan gejolak.
“Kami tentunya ingin upaya koordinasi dan pelayanan pemerintah semakin baik. Jangan sampai ada gejolak-gejolak di masyarakat. Misalnya di Kalideres, terakhir ada demontsrasi soal krematorium,” sambungnya mengungkit isu penolakan pembangunan krematorium yang belum selesai hingga kini.
Dalam perkembangannya yang terkini, warga Kalideres menggugat Iin ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk proyek pembangunan krematorium Swarga Abadi.
Tidak hanya itu, William juga kembali menyorot berbagai masalah infrastruktur lainnya yang mengganggu kenyamanan masyarakat Jakbar. Di mana, salah satu ISU yang disebut adalah proyek-proyek galian pipa Perusahaan Air Minum (PAM) Jakarta Raya (Jaya).
“Lalu ada juga masalah galian-galian PAM yang tidak selesai-selesai, dan kontainer-kontainer yang berjalan di luar jam operasionalnya,” tambahnya.
Demikian, William menekankan pentingnya Pemprov DKI Jakarta, terutama pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Jakbar memiliki koordinasi yang baik dalam rangka menjaga tata kota di dalam wilayahnya sendiri.
“Jadi, saya harapkan kalau kita memiliki fungsi koordinasi yang kuat dan tata kotanya dijaga, maka masalah-masalah ini bisa dihindari,” tutupnya.
_-_Copy.png)






_(1).png)

.jpg)

