Roni Rosa: Prabowo Jangan Anggap Enteng Prediksi Gelombang Demonstrasi Agustus 2026

JAKARTA – Aktivis KOMRAD 98 sektor kaum miskin perkotaan, Roni Rosa, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak menganggap enteng berkembangnya prediksi mengenai potensi gelombang demonstrasi pada Agustus 2026. Menurutnya, terlepas dari benar atau tidaknya prediksi tersebut, pemerintah perlu membaca berbagai indikator sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di tengah masyarakat.

"Yang harus dibaca pemerintah bukan sekadar apakah demonya akan terjadi atau tidak, tetapi mengapa narasi tentang demonstrasi besar begitu mudah dipercaya oleh masyarakat. Itu menunjukkan adanya kegelisahan yang tidak boleh diabaikan," kata Roni Rosa dalam keterangannya, Rabu (5/8).

Menurut Roni, dalam politik demonstrasi bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Aksi massa umumnya merupakan akumulasi berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, mulai dari tekanan ekonomi, melemahnya daya beli, persoalan lapangan kerja, hingga persepsi bahwa kritik publik tidak memperoleh respons yang memadai.

Baca Lainnya :

• Infast Bestari Dorong Kritik Prabowo terhadap Neoliberalisme 0
• Ketika Tim Komunikasi Menjadi Titik Lemah Pemerintahan Prabowo0
• 83 Ribu Koperasi Berbadan Hukum, LPDB Perkuat Ekosistem Pembiayaan Koperasi Indonesia0
• Babak 16 Besar Piala Dunia 2026: Akankah Kejutan Kembali Terjadi?0
• 10 Ribu Warga Jakpus Sampaikan Aspirasi untuk MBG0

Ia menilai Indonesia memang belum berada dalam kondisi krisis ekonomi. Namun, sejumlah indikator menunjukkan adanya tekanan yang perlu diantisipasi. Bank Indonesia, kata dia, mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen setelah kenaikan pada Juni 2026. Di sisi lain, rupiah sempat berada di kisaran Rp17.885 per dolar Amerika Serikat di tengah tingginya ketidakpastian global. IMF juga masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia dibayangi risiko perang dan gejolak energi.

"Artinya Indonesia bukan sedang berada dalam krisis, tetapi berada pada situasi yang rentan terhadap akumulasi tekanan. Pemerintah jangan hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus membaca bagaimana kondisi itu dirasakan masyarakat," ujarnya.

Roni juga menyoroti tren penurunan Indeks Keyakinan Konsumen dalam beberapa bulan terakhir. Meski masih berada di zona optimistis, menurutnya penurunan tersebut merupakan sinyal bahwa optimisme masyarakat mulai melemah.

"Data makro memang penting, tetapi politik tidak hanya bergerak oleh statistik. Politik bergerak oleh persepsi masyarakat terhadap kehidupannya sehari-hari. Kalau rakyat merasa hidup semakin berat sementara pemerintah terus mengatakan semuanya baik-baik saja, maka jarak antara pemerintah dan masyarakat akan semakin lebar," katanya.

Ia menilai yang lebih berbahaya dibandingkan demonstrasi adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Demonstrasi hanyalah gejala. Yang harus menjadi perhatian adalah krisis kepercayaan. Ketika masyarakat mulai merasa suaranya tidak didengar, maka berbagai persoalan yang sebelumnya berdiri sendiri dapat bertemu menjadi satu gerakan yang lebih besar," ujar Roni.

Roni mengatakan pemerintah juga perlu mengevaluasi cara berkomunikasi dengan publik. Menurut dia, berkembangnya persepsi bahwa pemerintah kurang membuka ruang dialog dan cenderung defensif terhadap kritik dapat memperbesar jarak psikologis antara negara dan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa penyampaian kritik dan demonstrasi damai merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus disikapi secara dewasa.

"Kalau Agustus 2026 berlalu tanpa demonstrasi besar, tentu itu kabar baik. Tetapi jangan kemudian disimpulkan bahwa semua persoalan telah selesai. Pemerintah tetap harus memperbaiki komunikasi, mengevaluasi kebijakan yang menjadi sorotan publik, dan membuka ruang dialog seluas-luasnya. Mencegah krisis kepercayaan jauh lebih penting daripada sekadar meredam demonstrasi," katanya.

Menurut Roni, seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga harus memiliki kepekaan membaca suasana kebatinan rakyat.

"Presiden tidak diuji saat situasi tenang. Presiden diuji ketika mampu menangkap kegelisahan masyarakat sebelum berubah menjadi kemarahan. Itulah kepemimpinan yang sesungguhnya," pungkasnya.