Ketergantungan Impor Picu Krisis Plastik, Pemerintah Dorong Bioplastik Lokal

By Achmad Soleh 10 Apr 2026, 11:28:15 WIB Bisnis
Ketergantungan Impor Picu Krisis Plastik, Pemerintah Dorong Bioplastik Lokal

Keterangan Gambar : Toko plastik.


BERNUSA.COM, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah tengah menyiapkan strategi komprehensif guna menghadapi lonjakan harga plastik yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman.

Menurut Maman, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik menjadi tantangan utama. Saat ini, sekitar 55 persen kebutuhan bahan baku plastik nasional masih berasal dari impor. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen distribusi melewati jalur strategis Selat Hormuz yang tengah terdampak konflik geopolitik.

“Nafta sebagai bahan baku utama plastik sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Ketegangan geopolitik menghambat distribusi dan mendorong kenaikan harga secara signifikan,” ujar Maman di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Baca Lainnya :

Data Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia tahun 2026 menunjukkan bahwa kelangkaan nafta telah menurunkan kapasitas produksi plastik. Bahkan, sejumlah lini produksi dilaporkan terhenti, yang berdampak langsung pada kenaikan harga plastik di tingkat eceran serta penurunan omzet UMKM hingga 50 persen.

Padahal, mayoritas pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman masih sangat bergantung pada kemasan plastik. Industri kemasan plastik dalam negeri sendiri mendominasi pasar hingga 67,61 persen pada 2025, dengan sektor makanan sebagai kontributor terbesar.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan langkah jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang relatif stabil seperti Afrika, India, dan Amerika, sembari mempercepat proses administrasi distribusi.

Lebih jauh, pemerintah melihat situasi ini sebagai momentum strategis untuk mengurangi ketergantungan impor dari wilayah berisiko tinggi dan memperkuat ketahanan industri nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku.

Di sisi lain, transformasi menuju penggunaan bahan baku alternatif berbasis sumber daya domestik mulai didorong. Bahan seperti rumput laut, bambu, dan singkong dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bioplastik yang lebih ramah lingkungan.

“Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” kata Maman.

Ia menambahkan, meskipun bahan alternatif seperti rumput laut dan singkong sudah mulai dimanfaatkan, keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih tinggi. Namun, dengan dukungan kebijakan yang tepat, peningkatan permintaan diyakini dapat menekan biaya produksi.

Sejumlah pelaku UMKM bahkan telah berhasil memproduksi plastik berbasis rumput laut dan menembus pasar ekspor. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dukungan agar skala produksi meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, pengembangan bahan baku alternatif juga membuka peluang usaha baru bagi UMKM sekaligus memperkuat ekosistem industri berbasis sumber daya lokal.

Kementerian UMKM saat ini terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas rantai pasok bahan baku plastik nasional.

Sejumlah kebijakan pendukung juga tengah dikaji, mulai dari subsidi penggunaan bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, hingga pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha untuk mendorong transisi ke kemasan ramah lingkungan.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan praktik daur ulang sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.(AS/BN).