Tawaran Pinjaman IMF Ditolak, Prabowo: Indonesia Masih Mampu Bangun Negeri

By Achmad Soleh 31 Agu 2026, 14:59:53 WIB Politik
Tawaran Pinjaman IMF Ditolak, Prabowo: Indonesia Masih Mampu Bangun Negeri

Keterangan Gambar : Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.(Istimewa).


BERNUSA.COM, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF). Keputusan tersebut diambil karena pemerintah menilai Indonesia masih memiliki kemampuan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada pinjaman IMF.

Prabowo menegaskan pemerintah tetap membuka pintu bagi investasi asing. Namun, untuk pinjaman, pemerintah akan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan besarnya bunga serta dampaknya terhadap keuangan negara.

“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” kata Prabowo, Senin (31/8/2026).

Baca Lainnya :

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menjelaskan strategi pemerintah dalam menjaga kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Ditawari Pinjaman IMF

Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mendapatkan tawaran pinjaman dari IMF ketika berada di Washington DC, Amerika Serikat.

Menurut Prabowo, tawaran tersebut akhirnya ditolak oleh pemerintah Indonesia.

“Saya kira kemarin beberapa bulan yang lalu, kaget. Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak,” ujar Prabowo.

Presiden menilai keputusan tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menjalankan pembangunan tanpa harus mengandalkan pembiayaan dari IMF.

“Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” tegasnya.

Utamakan Investasi, Selektif Berutang

Prabowo mengatakan pemerintah tidak menutup diri terhadap sumber pendanaan dari luar negeri. Namun, pemerintah membedakan antara investasi dan pinjaman.

Investasi asing tetap didorong karena dapat membawa modal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mendukung pembangunan. Sementara itu, pinjaman harus dipertimbangkan secara lebih ketat karena menimbulkan kewajiban pembayaran pokok dan bunga.

Karena itu, pemerintah akan memilih sumber pinjaman dengan tingkat bunga serendah mungkin agar tidak menambah tekanan terhadap anggaran negara.

Strategi tersebut, menurut Prabowo, merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan anggaran negara lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Efisiensi BUMN Jadi Bagian Strategi Pemerintah

Selain mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman, pemerintah juga melakukan efisiensi melalui penataan perusahaan milik negara.

Prabowo menyebut sebanyak 290 BUMN telah ditutup dalam hampir dua tahun pemerintahan. Langkah tersebut, menurutnya, menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun.

Pemerintah bahkan menargetkan kembali menutup sedikitnya 700 BUMN hingga 31 Desember 2026.

Efisiensi tersebut dilakukan terhadap perusahaan negara yang dinilai tidak memiliki kinerja memadai. Pemerintah berharap langkah itu dapat mengurangi beban biaya rutin dan memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Anggaran yang berhasil dihemat selanjutnya diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih besar dan langsung kepada masyarakat.

Target Besar: Angkat Jutaan Rakyat dari Kemiskinan

Prabowo menegaskan efisiensi anggaran dan strategi pembiayaan pemerintah bukan semata-mata untuk mengejar penghematan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden mengatakan pemerintah memiliki target besar untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

“Saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan,” tutur Prabowo.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif, sementara pembiayaan dari luar negeri hanya ditempuh apabila memberikan manfaat dan tidak menimbulkan beban bunga yang berlebihan bagi negara.(AS/BN).