Agung Nugroho: Kritik Tata Kota Jakarta Barat Harus Disertai Solusi Konkret

Jakarta — Pernyataan anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William, yang menyebut tata kota di Jakarta Barat “semrawut” menuai tanggapan dari kalangan pengamat kebijakan publik. Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, menilai kritik tersebut perlu ditempatkan secara lebih proporsional agar tidak menyederhanakan persoalan perkotaan yang kompleks.

Menurut Agung, kondisi tata kota di sejumlah wilayah Jakarta Barat seperti Kalideres dan Cengkareng tidak muncul dalam waktu singkat. Persoalan tersebut merupakan akumulasi panjang dari berbagai kebijakan tata ruang selama puluhan tahun.

“Permasalahan tata kota di wilayah tersebut tidak lahir dalam satu atau dua tahun terakhir. Ini adalah akumulasi kebijakan lama, mulai dari pertumbuhan permukiman yang tidak terkendali, perubahan fungsi lahan, hingga tekanan urbanisasi di wilayah perbatasan Jakarta,” ujar Agung dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).

Baca Lainnya :

• Rapat Kerja dengan Walkot Jakbar, William PSI Sorot Tata Kota Semrawut0
• Elva PSI Bicara Pentingnya Psikolog Anak dan Guru Bimbingan Konseling di Jakarta0
• August PSI Bongkar Praktik Pungli terhadap Pedagang Kaki Lima di Kebun Binatang Ragunan0
• August PSI Kritik Langkah Pramono Impor 3.100 Sapi Dari Australia0
• Jakarta Institute: Pergub Pengelolaan Air Harus Dilihat dalam Konteks Krisis Lingkungan0

Ia menilai, menyederhanakan persoalan tersebut seolah-olah hanya sebagai kegagalan pemerintah kota saat ini merupakan pendekatan yang kurang tepat.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa dinamika pembangunan kota besar seperti Jakarta selalu berada dalam tarik-menarik antara kebutuhan ekonomi, kepadatan penduduk, serta keterbatasan ruang. Banyak kawasan di Jakarta Barat, kata dia, berkembang dari pola kampung kota yang kemudian berubah menjadi kawasan padat.

“Dalam kondisi seperti ini, penataan kota membutuhkan proses bertahap dan perencanaan jangka panjang. Tidak cukup hanya dengan kritik politik yang mudah dilontarkan dalam forum rapat kerja,” kata dia.

Agung juga menyoroti peran DPRD yang tidak hanya sebatas menyampaikan kritik, tetapi juga menghadirkan gagasan kebijakan yang konkret. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“Jika serius ingin memperbaiki tata kota, publik tentu menunggu gagasan yang jelas. Apakah ada rancangan regulasi baru, skema penataan kawasan, atau dorongan anggaran yang konkret untuk wilayah yang dianggap bermasalah,” ujarnya.

Ia menambahkan, penataan kota Jakarta tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, DPRD, serta partisipasi masyarakat.

“Tanpa pendekatan kolaboratif, kritik hanya akan berhenti sebagai retorika politik. Kota tidak ditata dengan kalimat kritik, tetapi dengan perencanaan, kebijakan, dan kerja bersama yang konsisten,” kata Agung.

Menurutnya, kritik terhadap tata kota tetap penting dalam demokrasi, namun harus diiringi dengan solusi yang terukur agar benar-benar memberi kontribusi pada perbaikan kota.